Trump Dihadirkan di Pengadilan AS Terkait Tarif Tinggi untuk China

Florida

Sebuah organisasi hukum konservatif, New Civil Liberties Alliance, telah mengajukan gugatan pertama yang bertujuan untuk menghentikan kebijakan tarif yang diterapkan oleh Donald Trump terhadap impor dari China. Mereka berargumen bahwa Trump telah melampaui wewenangnya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Menurut laporan, gugatan ini diajukan di pengadilan federal di Florida. Para penggugat menuduh Trump tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tarif secara menyeluruh seperti yang diumumkannya baru-baru ini. Mereka juga menyatakan bahwa penetapan bea pada 1 Februari berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tidak sah.

“Dengan menggunakan kewenangan darurat untuk menerapkan tarif secara menyeluruh terhadap impor dari China yang tidak sesuai dengan hukum, Presiden Trump telah menyalahgunakan kekuasaan tersebut, merampas hak Kongres untuk mengatur tarif, dan mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi,” ujar Andrew Morris, penasihat litigasi senior NCLA.

Perwakilan Gedung Putih belum memberikan komentar atas permintaan terkait gugatan ini. NCLA mengajukan kasus ini atas nama Simplified, sebuah perusahaan ritel yang berbasis di Florida.

Trump sendiri telah mengumumkan bahwa China akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 34%, yang ditambahkan ke tarif 20% yang sudah ada sebelumnya, sehingga total tarif yang dikenakan pada barang-barang dari China menjadi 54%.

Gugatan ini meminta hakim untuk menghentikan penerapan tarif dan membatalkan perubahan yang dilakukan Trump terhadap jadwal tarif AS. Kasus ini menyatakan bahwa presiden hanya dapat mengenakan tarif berdasarkan izin Kongres serta peraturan perdagangan yang rumit yang menjelaskan prosedur dan ketentuan penerapan tarif.

“Hukum ini mengharuskan adanya penyelidikan awal, penemuan fakta yang rinci, dan kesesuaian yang ketat antara wewenang hukum dan ruang lingkup tarif,” demikian pernyataan dalam gugatan tersebut.

Mereka berpendapat bahwa undang-undang yang digunakan Trump tidak pernah diterapkan untuk mengenakan tarif dan hanya memberi presiden hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat tertentu. Trump telah menyatakan keadaan darurat terkait dugaan keterlibatan China dalam epidemi opioid di AS, dan tarif tersebut diposisikan sebagai sarana negosiasi untuk menghentikan peredaran obat-obatan mematikan ini.

Gugatan tersebut menganggap bahwa alasan yang diajukan tidak lebih dari sekadar dalih untuk menerapkan tarif yang bertujuan mengurangi defisit perdagangan AS serta meningkatkan pendapatan pajak. Kasus ini telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS Kent Wetherell, yang sebelumnya ditunjuk oleh Trump dan telah menghentikan sebagian besar kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden pada tahun 2023.

(haf/imk)